Pemerintah Aceh Mantap Berantas Korupsi: Gaspol di Rapat Koordinasi Bareng KPK Wilayah Sumatera

 

TACAKAP – Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam upaya serius memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Wilayah I yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari agenda Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah I KPK RI yang berlangsung sejak 28 April hingga 22 Mei 2024.

Tak hanya Aceh, kegiatan ini juga melibatkan daerah-daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., hadir langsung dan menyuarakan dukungan penuh Pemerintah Aceh dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Korupsi bukan sekadar kejahatan keuangan negara, tapi juga meruntuhkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Kami di Aceh tidak akan tinggal diam,” tegas Fadhlullah.

Langkah Nyata Pemerintah Aceh dalam Perang Melawan Korupsi

Pemerintah Aceh tak hanya berhenti di kata-kata. Sejumlah langkah strategis telah dan terus dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam reformasi birokrasi, di antaranya:

• Penguatan sistem pengawasan internal dan whistleblower

• Optimalisasi layanan pengaduan publik lewat SP4N-LAPOR!

• Peningkatan kualitas program Monitoring Centre for Prevention (MCP)

• Digitalisasi tata kelola pemerintahan: e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement

• Pengembangan Desa Antikorupsi untuk membangun budaya bersih dari tingkat bawah

Aceh menargetkan skor capaian MCP mencapai 95,89% tahun ini, sebagai bukti nyata keseriusan reformasi birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Sinergi Pusat-Daerah: Tutup Celah Korupsi, Bangun Sistem Akuntabel

Menurut Wagub Fadhlullah, kerja sama dengan KPK adalah bentuk nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang lebih akuntabel.

“Kami yakin, dengan langkah konkret dan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi bisa kita lakukan secara efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dihadiri Para Pemangku Kepentingan

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KPK, kepala daerah, serta perwakilan instansi dari seluruh wilayah Sumatera I.

Dari Aceh sendiri, turut hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Plt. Sekda Aceh, Inspektur Aceh, Plt. Kepala Bappeda Aceh, Kepala BPKA, serta kepala daerah dan pejabat dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Dengan kolaborasi kuat dan aksi nyata, Aceh siap menjadi pelopor pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan antikorupsi!***