Aceh Melawan! Ratusan Massa Tumpah ke Jalan Tolak SK Mendagri soal 4 Pulau di Singkil
Banda Aceh kembali memanas. Senin siang, 16 Juni 2025, ratusan orang dari aliansi Gerakan Aceh Melawan turun ke jalan, memenuhi kawasan di depan Kantor Gubernur Aceh. Mereka datang membawa satu pesan tegas: menolak keputusan Menteri Dalam Negeri yang dianggap merampas kedaulatan wilayah Aceh.
Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk protes atas keluarnya SK Mendagri Nomor 300.2.2.2138 Tahun 2025, yang secara resmi menyatakan empat pulau di Aceh Singkil—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar—masuk ke dalam wilayah administratif Sumatera Utara.
Aksi damai yang berlangsung sejak siang ini dimulai dari Komplek Taman Ratu Safiatuddin. Dari sana, massa yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa bergerak dengan semangat tinggi menuju Kantor Gubernur Aceh. Sepanjang perjalanan, mereka mengibarkan bendera Bintang Bulan dan membentangkan spanduk bertuliskan "Aceh Melawan". Suara yel-yel dan lagu-lagu perjuangan menggema, menyulut semangat perlawanan.
Kehadiran massa dalam jumlah besar sempat membuat arus lalu lintas di sekitar kantor gubernur tersendat. Namun, demonstran tetap menjaga ketertiban sambil menyuarakan tuntutan utama: cabut SK Mendagri dan kembalikan hak Aceh atas keempat pulau tersebut!
Bagi warga Aceh, keputusan ini bukan hanya persoalan administratif. Ini soal identitas, sejarah, dan kedaulatan wilayah yang selama ini diyakini kuat sebagai bagian dari Tanah Rencong. Banyak pihak menilai, pengambilan keputusan ini tidak melibatkan proses yang transparan dan minim pelibatan masyarakat lokal.
Situasi ini pun memicu gelombang reaksi dari berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga aktivis sipil. Mereka menilai, langkah pemerintah pusat berpotensi menyulut ketegangan baru antara Aceh dan pusat, yang selama ini telah berupaya merawat harmoni pascakonflik.
Massa berjanji akan terus menyuarakan penolakan jika SK tersebut tidak segera ditinjau ulang. “Ini bukan hanya soal empat pulau, tapi soal harga diri dan masa depan Aceh,” ujar salah satu orator aksi.
Situasi di lokasi aksi saat ini masih kondusif, namun aroma ketegangan belum benar-benar hilang. Aksi lanjutan pun disebut-sebut akan terus berlanjut jika pemerintah pusat tidak segera merespons dengan langkah konkret.
