Tegas! Wali Nanggroe Aceh Menolak Rencana Tambah Batalyon: Jangan Lukai Perdamaian

TACAKAP | BANDA ACEH – Rencana Kementerian Pertahanan RI menambah empat Batalyon TNI di wilayah Aceh menuai sorotan tajam.

Salah satu suara paling tegas datang dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Alhaytar, yang menilai langkah tersebut berpotensi mencederai semangat perdamaian yang telah dibangun pasca-penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005.

Dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/5/2024), Wali Nanggroe menyampaikan bahwa sejak perdamaian terwujud, masyarakat Aceh hidup lebih tenang dan merasa aman.

Bahkan, eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah turut berkontribusi menjaga stabilitas keamanan selama hampir dua dekade terakhir.

"Selama perdamaian ini, kepercayaan rakyat terhadap komitmen pemerintah sangat tinggi. Penambahan batalyon justru bisa menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu," tegasnya.

Sejarah Membuktikan: Aceh Tak Gentar Hadapi Ancaman

Malik Mahmud juga mengingatkan bahwa rakyat Aceh memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan wilayahnya dari kekuatan luar.

Mulai dari melawan Portugis selama lebih dari 100 tahun, Belanda selama 70 tahun, hingga Jepang selama 3,5 tahun.

"Ketahanan rakyat Aceh bukan hal baru. Tapi di era damai ini, benteng utama kita adalah kepercayaan dan komitmen bersama. Itu kunci menuju Aceh yang maju dan sejahtera," ujarnya.

DPR Aceh: Waspadai Luka Lama yang Bisa Terbuka Kembali

Senada dengan Wali Nanggroe, Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muharuddin, juga menyoroti rencana penambahan batalyon sebagai hal yang rawan memunculkan kembali trauma masa lalu.

"Masyarakat Aceh sudah hidup berdampingan dengan TNI secara damai. Jangan sampai penambahan ini justru menciptakan ketakutan baru," katanya.

Muharuddin mengingatkan bahwa butir 4.7 hingga 4.11 dalam MoU Helsinki sudah secara jelas mengatur jumlah personel militer di Aceh.

Dalam kondisi damai, seharusnya hanya tentara organik yang diperbolehkan berada di wilayah ini, dan jumlahnya tidak lebih dari 14.700 personel.

Sudah 13 Batalyon di Aceh, Perlukah Tambah Lagi?

Menurut data saat ini, sudah ada 13 batalyon TNI di bawah komando Kodam Iskandar Muda. Muharuddin menilai bahwa jika ingin

memperkuat pertahanan nasional di Aceh, cukup dilakukan dengan optimalisasi pasukan yang sudah ada.

"Bahkan dari tahun ke tahun, jumlah personel TNI terus bertambah lewat jalur rekrutmen. Jadi, pembentukan batalyon baru rasanya tidak relevan," jelasnya.

Muharuddin pun mendorong agar Kementerian Pertahanan RI mengkaji ulang wacana ini dan mengajak Pemerintah Aceh, DPR Aceh, serta Wali Nanggroe duduk bersama untuk merumuskan solusi yang lebih bijak dan konstruktif.

Rencana Lokasi 4 Batalyon Baru di Aceh

Berikut empat wilayah yang direncanakan menjadi lokasi batalyon baru, beserta perusahaan pengembangnya:

• Pidie – PT Performa Trans

• Nagan Raya – PT Kartika Bhaita

• Aceh Tengah – PT Rezeki Selaras Mandiri

• Aceh Singkil – PT Teguh Karya Sejati

Polemik ini membuka kembali ruang diskusi penting tentang bagaimana menjaga perdamaian Aceh tanpa mengabaikan aspek pertahanan nasional.

Apakah solusi terbaik harus selalu berupa pendekatan militer? Atau justru perkuat kepercayaan publik dan sinergi sosial yang telah terbina selama dua dekade terakhir?