Senator Azhari Cage Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Rencana Pembangunan 4 Batalyon di Aceh: “Jangan Lukai Semangat Perdamaian!”
![]() |
Azhari Cage/ |
TACAKAP – Suara kritis datang dari Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage S.IP, yang secara tegas meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang rencana pembangunan empat batalyon baru di wilayah Aceh.
Menurut Azhari, kebijakan tersebut berpotensi menyalahi semangat perdamaian yang telah dibangun bertahun-tahun lalu lewat Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.
“Saya minta pemerintah pusat benar-benar mengkaji ulang rencana pembangunan 4 batalyon ini. Perjanjian damai Helsinki bukan sekadar kertas, tapi simbol berakhirnya konflik panjang yang menyakitkan,” ujar Azhari kepada awak media, Kamis, 8 Mei 2025.
Tidak Menolak TNI, Tapi Tetap Pegang MoU Helsinki
Azhari Cage menegaskan bahwa dirinya dan masyarakat Aceh bukan anti terhadap TNI. Bahkan, banyak putra daerah Aceh yang turut membela negara lewat institusi tersebut.
Namun, dalam konteks Aceh, pembangunan tambahan batalyon dinilai tidak selaras dengan semangat kesepakatan damai.
“Dalam keadaan damai, MoU Helsinki secara tegas menyebutkan bahwa hanya tentara organik yang diperbolehkan berada di Aceh. Ini tercantum jelas di poin 4.7, 4.8, dan 4.11 dalam MoU,” lanjut Azhari, yang juga dikenal sebagai Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat.
Aspirasi Masyarakat Aceh Harus Didengar
Penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat di Aceh.
Sebagai senator yang mewakili suara rakyat Aceh di tingkat nasional, Azhari merasa berkewajiban menyuarakan keresahan dan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Saya hanya menjalankan amanah rakyat. Kalau masyarakat menolak, tentu saya harus menyampaikan. Ini bukan soal politik, tapi soal menjaga komitmen dan kepercayaan bersama,” tegasnya.
Perdamaian Harus Terus Dijaga
Senator Azhari menekankan pentingnya semua pihak untuk tetap menghormati dan menjaga MoU Helsinki, sebagai fondasi perdamaian yang telah dirintis sejak 2005 silam di Finlandia.
Ia berharap, setiap kebijakan strategis yang menyangkut Aceh, termasuk dalam hal keamanan, dipertimbangkan dengan cermat dan tidak mengusik kestabilan yang sudah tercipta.
“Aceh sudah cukup lama berdarah-darah karena konflik. Sekarang saatnya kita rawat damai itu. Jangan sampai rencana pembangunan batalyon justru membuka luka lama,” pungkasnya.
Artikel Terkait
- Aceh Melawan! Ratusan Massa Tumpah ke Jalan Tolak SK Mendagri soal 4 Pulau di Singkil Banda Aceh kembali memanas. Senin siang, 16 Juni 2025, ratusan orang dari aliansi Gerakan Aceh Melawan turun ke jalan, memenuhi kawasan di dep ...
- Pemerintah Aceh Mantap Berantas Korupsi: Gaspol di Rapat Koordinasi Bareng KPK Wilayah Sumatera TACAKAP – Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam upaya serius memberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif d ...
- Aksi Mahasiswa di Banda Aceh Memanas: Desak Pengembalian Pulau dan Tolak Pembangunan Empat Batalyon Suasana halaman Kantor Gubernur Aceh berubah jadi lautan massa pada Senin siang, 16 Juni 2025. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aceh M ...
- Rencana Pembangunan 4 Batalyon TNI di Aceh Tuai Penolakan: DPP Muda Seudang Minta Evaluasi Sesuai MoU Helsinki Ilustrasi Rencana Pembangunan 4 Batalyon TNI di Aceh/ TACAKAP | BANDA ACEH — Rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pemb ...
- Wagub Aceh Tegaskan: Tak Ada Lagi Wacana “Merdeka Aceh”, Fokus Kini Bangun Aceh Bersama TACAKAP – Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyampaikan pesan penting dalam pertemuannya dengan Kepala Kantor K ...
- Tegas! Wali Nanggroe Aceh Menolak Rencana Tambah Batalyon: Jangan Lukai Perdamaian Paduka Yang Mulia WN Tgk Malik Mahmud Al Haytar/ TACAKAP | BANDA ACEH – Rencana Kementerian Pertahanan RI menambah empat Batalyon TNI di w ...